Sandiaga Uno Targetkan Wisman di Bali Tembus 4 Juta Orang pada 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut PPKM sejak 30 Desember 2022, kemarin. Langkah ini disebut jadi angin segar bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pengamat Pariwisata Chusmeru menyampaikan kalau pencabutan PPKM dapat berpengaruh secara psikologis kepada pada pelancong. Artinya, bisa disebut akan muncul anggapan kalau status covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali.

"Pencabutan PPKM akan berdampak signifikan pada industri pariwisata. Hal itu terkait dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Begitu pula dengan minat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, karena dianggap sebagai destinasi yang aman untuk dikunjungi," ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (31/12/2022).

Kendsti begitu, Chusmeru memandang kalau tingkat kunjungan wisatawan diperkirakan akan bergerak secara perlahan di 2023 nanti. Sebabnya adalah adanya krisis ekonomi global yang melanda beberapa negara serta kondisi ekonomi dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

"Jika pemerintah secara resmi menyatakan endemi, tentu akan lebih memberi dampak pada sektor pariwisata. Utamanya pada sektor transportasi, akomodasi, objek dan daya tarik wisata," tambahnya.

Disamping itu, dia menilai bisnis Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) akan menjanjikan pasca dicabutnya PPKM. Misalnya, aktivitas pameran, pertemuan, seminar hingga konferensi yang akan kembali bergairah karena tak ada pembatasan pengunjung.

Kemudian, akan berdampak pada peningkatan keterisian dari hotel-hotel. Imbas dari meningkatnya pengunjung ke acara-acara tadi.

"Apalagi tahun 2023 nanti Indonesia akan memasuki 'tahun politik' setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Diperkirakan, berbagai aktivitas seperti kampanye, konsolidasi, maupun deklarasi akan banyak dilakukan di hotel," paparnya.

Meski begitu, dia masih menekankan pada pentingnya upaya pencegahan penularan covid-19. Salah satunya melalui akselerasi vaksinasi booster.

"Hal penting yang perlu diperhatikan, agar pemerintah tidak menghentikan program vaksinasi booster 1 dan 2. Mengingat kasus positif covid19 dengan varian baru masih saja ada," ujar dia.

"Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin kondusifitas sosial politik di tahun 2023. Dengan demikian wisatawan tetap merasa aman dan nyaman dalam berwisata, meskipun perhelatan politik mulai dilaksanakan," pungkas Chusmeru.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com